Pemerintah membangun lembaga-lembaga pelatihan kerja untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja Indonesia baik di pasar kerja maupun berusaha secara mandiri. Hal itu diwujudkan dalam lembaga pelatihan kerja milik pemerintah yang disebut dengan Balai Latihan Kerja (BLK), juga Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta dan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.  

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Herman Bija, S.T., M.Si dalam Pembukaan Upgrading Tenaga Pelatihan BLK Komunitas dan LPK Swasta di BBPVP Bekasi, Senin (4/3). Peserta Upgrading berasal dari BLK Komunitas dan LPK Swasta di Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan Bengkulu.

Herman mengingatkan pentingnya peningkatan daya saing karena saat ini kita dihadapkan dengan kondisi digitalisasi (industri 4.0) yang memaksa semua orang dalam kegiatannya harus beradaptasi dengan teknologi digital. Padahal dari 147 juta angkatan kerja Indonesia, lebih dari 54% pendidikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah.

Untuk menangani hal tersebut, lanjut Herman, pemerintah membangun balai-balai latihan kerja. “Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh balai-balai latihan kerja, angkatan kerja bisa ditingkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerjanya,” ucapnya.

Senada dengan Herman, Koordinator Bidang Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan, serta uji Coba Program, Sistem dan Metode Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas BBPVP Bekasi Sri Widoyo, S.E., M.M menambahkan bahwa tujuan dilaksanakannya Upgrading Tenaga Pelatihan BLK dan LPK Swasta adalah untuk menciptakan tenaga pelatihan yang kompeten dan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (/sm).