Tempat yang paling cepat untuk pengingkatan SDM adanya di BLK. Lama belajar di SMK 3 tahun, perguruan tinggi 4 tahun. Tapi belum tentu langsung bekerja. “Di sini ada yang tamatan S2 tapi belum punya bekal yang kuat untuk masuk ke industri akhirnya berlatih di sini. Siswa kita 80% lulusan SMK yang harusnya mereka sudah bisa langsung bekerja”, paparnya.

Kepala BBPLK Bekasi, Helmiaty Basri, S.Sos, MAP saat memimpin pertemuan dengan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Belu, Nusa tenggara Timur dalam rangka Studi Banding anggota Komisi III DPRD Kabupaten Belu terkait Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas BBPLK Bekasi, Rabu (27/2). Hadir dalam acara tesebut Kepala Bagian Tata Usaha BBPLK Bekasi, Memey Meirita Handayani, S.E, Kepala Bidang Program dan Evaluasi BBPLK Bekasi, Yudi Hermawan, S.Ant, M.Si, Kepala Seksi Pemberdayaan BBPLK Bekasi, Muhammad Adenin, S.T.

Diungkapkannya, ada beberapa industri yang sudah tanda-tangan dengan Kementerian Pendidikan. Tapi pihak industri kemudian datang lagi ke BLK meminta agar siswa yang telah mereka rekrut dilatih lagi. Karena mereka belum punya keahlian untuk bekerja. “Inilah yang sering diminta Menteri Ketenagakerjaan agar memberi jatah anggaran yang lebih untuk pelatihan karena lulus SMK tidak bisa langsung bekerja. Sementara lulusan BLK 67% bisa langsung bekerja”, ucapnya.

Diceritakannya, bahwa Ibu Basri sudah mengunjungi hampir semua BLK daerah dan hampir semua kondisinya memprihatinkan. Pemerintah daerah tidak punya perhatian khusus untuk BLK. “Padahal tahun ini adalah tahun pengingkatan SDM yang dicanangkan oleh presiden untuk 5 tahun ke depan”, ucapnya menyayangkan.

Ada beberapa daerah yang tidak menganggarkan untuk dinas tenaga kerja, terutama BLK-nya. Ada yang setahun hanya menganggarkan 20 juta, padahal untuk bayar listrik saja tidak cukup. Ada pula yang setahun hanya 1 paket pelatihan. “Bagaimana mereka akan membuat tenaga kerja yang terampil dan kompeten kalau BLK daerahnya tidak diperhatikan” tanyanya prihatin.

Kolaborasi pemerintah dan legislatif menjadi kekuatan yang hebat di daerah karena penentu anggaran ada di legislatif (DPR-D). “Bapak-bapak DPR bisa menekan Pemda agar dapat memperhatikan BLK. Karena BLK tumpuan yang paling cepat untuk skill tenaga kerja”, pungkasnya (sm).