Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kerja kolaboratif dan kerja sinergisitas. Melalui Perpres No.68 Tahun 2022 dilakukan upaya Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Revitalisasi mencakup banyak aspek. Mulai dari reformasi kelembagaan, reformasi Sumber Daya Manusia (SDM), jaminan mutu melalui akreditasi dan sertifikasi. Hingga tata kelola, kolaborasi, dan koordinasi dengan semua stakeholder. Baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dunia industri.

Demikian disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI), Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si saat menyampaikan sambutannya pada Pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap II Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jumat (26/4).

Selanjutnya, Menaker Ida mengatakan bahwa dalam konteks pelatihan dan sistem informasi tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi leading sector. Kemnaker telah menyiapkan sistem informasi pasar kerja dan pelatihan vokasi untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan.

Di antara 9 lompatan yang telah dilakukan Kemnaker, yang berkaitan langsung dengan upaya memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan adalah transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Serta terus membangun link and match dengan industri, dan mengembangkan ekosistem digital ketenagakerjaan.

“Transformasi BLK menjadi BPVP dengan terus melakukan redesign pelatihan hingga penyesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha. Serta terus meningkatkan angka kebekerjaan hasil dari pelatihan,” jelasnya.

Menaker Ida mengatakan bahwa kehadiran Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) sangatlah penting karena mutlak membangun sinergisitas. “Link and match harus terjaga,” tegasnya karena juga dilakukan telah dilakukan Pengukuhan FKLPI BBPVP Bekasi Periode 2024-2027 di acara tersebut.

 Untuk itu, Menaker Ida mengajak lembaga-lembaga pelatihan baik itu yang dibawah pemerintah daerah, maupun milik swasta untuk bersinergi dengan pengusaha. “Saya juga berharap forum ini mengawal percepatan pembentukan tim koordinasi vokasi daerah sebagaimana amanat Perpres No.68 Tahun 2022” harapnya (/sm).