Bonus Demografi yang sedang terjadi saat ini menghasilkan jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar. Di samping itu, proporsi usia muda semakin mengecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Bonus Demografi akan mengalami puncaknya pada 2030. Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pelatihan dan Produktivitas di Denpasar, Bali.

Fenomena bonus demografi ini sangatlah menguntungkan. Pada saat itu, populasi pekerja akan berada di puncak dan pertumbuhan ekonomi akan menurun setelahnya. “Saat ini dan 10-15 tahun ke depan adalah waktu yang sangat penting bagi Indonesia untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas untuk mengatasi tantangan ini”, ungkapnya.

Tantangan penting lainnya adalah mempersiapkan generasi muda lebih baik. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, generasi muda Indonesia menghadapi kondisi lebih banyak memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada Februari 2016, tingkat pengangguran kaum muda menurun dari 20,6% menjadi 17,8%. “Terlebih, dengan mempertimbangkan tren dan situasi persaingan global saat ini, industri cenderung mempekerjakan yang lebih berpengalaman,” jelasnya dalam Rakor tersebut (9/10) .

Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

Berbeda dengan tiga revolusi industri sebelumnya, revolusi industri 4.0 menangkap perhatian dan prioritas global untuk dipecahkan. Revolusi industri 4.0 lebih menekankan pada permintaan produksi barang dan jasa dengan cara yang lebih individual dan lebih spesifik. “Revolusi industri 4.0 memberi banyak tantangan transformasi ketenagakerjaan seperti tantangan transformasi keterampilan, tantangan transformasi pekerjaan, dan tantangan transformasi masyarakat", jelasnya.

Transformasi keterampilan mempengaruhi pertumbuhan pekerjaan baru dan turunnya pekerjaan lainnya, serta fluktuasi lapangan kerja. Selanjutnya adalah apa saja yang harus dipelajari dan dilatih serta bagaimana metode melatihnya.

“Bekerja tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Part time job juga dimungkinkan”, ungkapnya menjelaskan. Lebih lanjut, Menaker Hanif memaparkan bahwa nantinya tuntutan pekerjaan akan semakin tinggi dan semakin banyaknya pekerjaan-pekerjaan repetitif yang bisa digantikan mesin atau robot.

Yang tersisa nantinya hanyalah pekerjaan dengan very high-high skill atau low skill saja. “Permaslahan ini perlu diantisipasi dengan adanya hukum ketenagakerjaan yang baru untuk pekerjaan-pekerjaan baru tersebut”,  jelasnya dalam Rakor yang bertema “Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tahun 2018 dan Perencanaan Program Tahun 2019, Kita Tingkatkan Akses dan Mutu Pelatihan Vokasi”.

Tantangan selanjutnya adalah transformasi masyarakat adalah kemunculan Society 5.0. Society 5.0 merupakan suatu bentuk masyarakat baru setelah berburu, pertanian, industri dan masyarakat informasi. Society 5.0 diyakini sebagai hasil dari industri 4.0 karena menciptakan nilai baru dalam hal gaya hidup dan budaya dimasyarakat. Industri 4.0 telah merubah cara barang dan jasa dirancang dan dibuat dikirimkan dan dibayar.

“Dalam masyarakat Cerdas ”Society 5.0” khususnya di negara berkembang, inovasi digital telah di adopsi secara luas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyediakan layanan-layanan pelatihan yang dibutuhkan”, papar Menaker Hanif. Disamping itu, tambahnya, ada kekhawatiran adanya disruption (gangguan) yang mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Untuk meredamnya, masyarakat perlunya akses juga jaminan sosial yang lebih baik agar bisa bertahan baik dalam pekerjaannya dan pendapatannya.

Pasar Tenaga Kerja yang Inklusif

Pasar tenaga kerja yang inklusif menjadi jawaban ketiga tantangan di atas. Dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan untuk semua, yang berarti lebih banyak kesempatan yang sama untuk meningkatkan tingkat kompetensi kapan saja dan di mana saja. Kedua, redistribusi pendapatan dan aset, yang berarti lebih banyak jaminan sosial untuk individu yang lemah dan UMKM. “Kita percaya 2 dua pendekatan ini adalah cara terbaik untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang ketat di masa mendatang”, ucapnya.

Perekonomian Indonesia saat ini masih dalam posisi “middle income trap”. Karena struktur industri kita masih didominasi oleh pertanian, pariwisata, industri padat karya, dan beberapa industri berat dan kimia. “Tidak ada cara untuk mencapai tahap Revolusi Industri 4.0 tanpa mencapai tahap industri berbasis teknologi terlebih dahulu”, jelas Hanif .

“Berdasarkan analisis persediaan dan permintaan tenaga kerja saat ini, Indonesia harus melompat dari middle income trap dengan memproduksi & menjual produk akhir yang bernilai tambah dan lebih kompetitif”, pungkas Hanif.