Pembangunan ekonomi menghasilkan pasar tenaga kerja yang positif. Pada Februari 2018, partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 69,2%. Tingkat pengangguran pun sedang mencapai titik terendah dalam sejarah bangsa, yaitu 5,14%.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pelatihan dan Produktivitas di Denpasar, Bali.

Dalam Rakor yang diselenggarakan pada Selasa, (9/10), Menaker Hanif memaparkan bahwa jumlah pekerja keterampilan menengah dan tinggi terus meningkat, yaitu sekitar 3% selama empat tahun terakhir. Namun tingkat pendidikan angkatan kerja masih didominasi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. “Sebanyak 58,76%, terutama di sektor pertanian dan konstruksi,” ungkapnya.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, Menaker Hanif menyatakan bahwa persediaan tenaga kerja harus selaras dengan permintaan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan sektor prioritasnya. Dengan memaksimalkan informasi tenaga kerja, standar kompetensi kerja, akreditasi dan sertifikasi. “Saya optimis kita dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dan memperkuat daya saing produk lokal,” paparnya.

Pembangunan SDM pada 2018-2019 adalah kelanjutan dari percepatan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pada 2015-2017. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan keterlibatan yang lebih visioner dari Kementerian dan Lembaga (K/L) dan sektor swasta terkait. Juga melibatkan semua institusi akademik yang ada seperti universitas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, Balai Latihan Kerja (BLK), dan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) pemerintah atau swasta.

Pemerintah, lanjut Menaker Hanif, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, telah membuat rencana program pelatihan vokasi. Salah satunya melalui program-program pelatihan dan sertifikasi serta pelatihan peningkatan produktivitas. Pelatihan-pelatihan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan di  BLK,  baik BLK Pemerintah, Swasta (LPKS, BLK Komunitas), BPP dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Sampai tahun 2018, terdapat 1.321 LSP disemua sektor.

Lebih lanjut, Menaker Hanif memaparkan bahwa saat ini ada 303 BLK milik pemerintah. Tahun 2017 telah dibangun 50 BLK komunitas dan sudah bisa melatih 4.000 orang. Tahun 2018 segera terbangun 75 BLK komunitas. “Secara langsung BLK Kominutas dapat membuka akses pelatihan bagi masyarakat di daerah yang sulit untuk mengikuti pelatihan”, jelas Menaker Hanif.

Instruksi Presiden tahun 2019 meminta dibangun 1.000 BLK Komunitas lagi  sehingga menambah kapasitas pelatihan. Pada 2018, target pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan 159.064 orang dan mensertifikasi 260.024 orang tenaga kerja. Rencananya, pada 2019 melatih 526.189 orang, termasuk di dalamnya program pemagangan, dan mensertifikasi 526.189 orang tenaga kerja. “Harapan saya jumlah ini terus meningkat hingga kita dapat melatih hingga 1.4 juta orang tenaga kerja yang berkualitas per tahun melalui triple skills, yaitu skilling, re-skilling, dan up-skilling. Hal ini penting untuk mengejar ketertinggalan dan tantangan bonus demografi kita”, jelas Menaker Hanif.

Kemnaker juga berkomitmen mendorong perusahaan yang akan terlibat langsung dalam pelatihan vokasi. “Kita akan mencetak pelatih ditempat kerja yang berasal dari industri sehingga dapat mempercepat program pemagangan”, tutur Menaker Hanif. Tahun 2019  akan dilatih dan disertifikasi 2.000 Mentor yang mampu untuk melatih peserta pemagangan nantinya.

Terakhir, Menteri Hanif menyimpulkan akan krusialnya akses peningkatan kompetensi yang masif dan terus menerus. Serta peran negara untuk hadir melalui pelatihan dan jaminan sosial yang mampu melindungi pekerjaan. “Teknologi dapat melompat, tetapi Sumber Daya Manusia harus melalui tahap evolusi terlebih dulu. Tidak ada jalan pintas untuk meningkatkan daya saing. Kita harus bekerja lebih keras dan cerdas bersama-sama sehingga bisa melewati tantangan ini dengan baik,” pungkasnya dalam Rakor yang bertema “Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tahun 2018 dan Perencanaan Program Tahun 2019, Kita Tingkatkan Akses dan Mutu Pelatihan Vokasi”.